Resume buku : Birokrasi dan Politik di Indonesia Penulis : Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA

Bab 1

Birokrasi Pemerintah

            Bab ini diharapkan memberikan perspektif pemikiran awal yang nantinya bisa dipergunakan sebagai landasan dari uraian-uraian pada bab-bab selanjutnya. Uraian  yang diberikan dalam bab ini menjelaskan awal apa yang dimaksudkan dengan birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah acapkali disebut sebagai kerajaan pejabat (officialdom) pada hakikatnya memamerkan kekuasaan yang disusun secara hierarki. Susunan hierarki kekuasaan seperti ini merupakan ciri khas dari perwujudan birokrasi Weberian.

Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:

1.    Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya;

2.    Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil 

3.    Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya ;

4.    Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak ;

5.    Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif ;

6.    Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu ;

7.    Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif ;

8.    Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya ;

9.    Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatau sistem yang dijalankan secara disiplin.

(Weber, 1978 dan Albrow, 1970)

           

Pertumbuhan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pemerintahan itu sendiri. Tumbuh dan berkembangnya pemerintahan itu adakalanya disebabkan karena berkembangnya fungsi sosioekonomi, kaArena tekanan ideologi dan politik untuk mengembangkan pendapatan. Adakalanya karena pengaruh klasifikasi dari kegiatan kebijakan publik. Ada karena kenaikan bujet dan bertambahnya personel yang mengerjakan kegiatan-kegiatan pemerintah. Kesemuanya itu membawa pengaruh yang besar sekali bagi masyarakat. Lebih dari itu tidak ada lagi organisasi masyarakat lainnya yang mampu menandingi kekuasaan yang tumbuh dan berkembang pada pemerintahan.

            Model dalam membangun birokrasi pemerintahan yang dikemukakan pada bab ini memberikan landasan pemikiran untuk menyusun bagaimana seharusnya sistem dan kelembagaan yang dipilih. Dari model yang menekankan tentang demokrasi, konstitusi, efisiensi, sampai dengan pandangan politik dan ekonomi bisa dijadikan acuan pemikiran. Model-model yang dikemukakan oleh Douglas Yate dan pasangan Dun Leavy dan O’leav bisa dianalisis bagaimana pemerintahan ini dirancang dan dilaksanankan.

            Model pertama disebutnya sebagai model pluralist-democracy dan model kedua dinamakan model administrative-efficiency. Dua model ini cenderung diartikan sebagai ideologi yang menjadi doktrin dalam mengatur negara atau pemerintahan. Model pluralist-democracy berasumsi sebagai berikut:

1.      Bahwa di dalam masyarakat itu terdapat banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang berbeda satu sama lain dan saling bersaing ;

2.      Bahwa pemerintah itu harus menawarkan suatu akses dan sarana partisipasi yang sama kepada kelompok- kelompok kepentingan tersebut ;

3.      Bahwa pemerintah harus mempunyai banyak pusat-pusat kekuasaan yang menyebar baik vertical maupun horizontal untuk menjamin keseimbangan (a balance of power) ;

4.      Bahwa pemerintahan dan politik itu harus bisa dipahami sebagai suatu sarana kompetisi di antara kepentingan- kepentingan minoritas ;

5.      Bahwa ada probabilitas yang tinggi bahwa suatu kelompok yang aktif dan legitimate dalam suatu populasi bisa membuat dirikunya mendengar secara efektif terhadap tahapan-tahapan yang krusial dalam proses pembuatan kebijaksanaan ;

6.      Bahwa kompetisi di antara institusi pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan nonpemerintah bisa menyebabkan terjadinya suatu bargaining dan kompromi, dan juga menghasilkan suatu keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.

Adapun model satunya yang dinamakan administrative-efficiency asumsi dasarnya menurut Yates sebagai berikut:

1.      Model ini menentang model pluralist-democracy, karena model pluralis tidak mampu memberikan dasar yang kuat dan cocok terhadap kebijaksanaan publik yang rasioanl dan bebas nilai (values free) ;

2.      Bahwa nilai utama dari proses kebijaksanaan publik itu ialah efisiensi, yakni diperoleh suatu hasil yang terbsesar dengan biaya yang terkecil ;

3.      Bahwa birokrat haruslah pejabat yang professional, dipilih dan diangkat secara kompetitif berdasarkan kompetensi dan merit ;

4.      Bahwa sistem merit dan keahlian ditata dan diorganisasikan secara efektif ke dalam suatu hierarki yang memuat spesialisasi fungsi dengan pertanggung jawaban dan kewajiban yang jelas ;

5.       Bahwa politik dan administrasi, demikian pula kenyataan (fact) dan nilai (values) harus bisa dipisahkan ;

6.      Bahwa perencanaan merupakan proses yang esensial bagi proses pembuatan keputusan yang baik dan sentralisasi manajemen fiskal merupakan hal yang esensial bagi tercapainya kejujuran dan efektivitas ;

7.      Bahwa kemampuan melakukan koordinasi yang menyeluruh dan energized sehingga menjadi bagian dari suatu sistem birokrasi publik yang kuat haruslah diletakkan kepada eksekutif yang dipilih sebagai wakil dari kepentingan rakyat.

Adapun pilihan yang diajukan dalam model-model tersebut bisa dikelompokkan ke dalam dua pertanyaan besar, yakni: (1) apakah kita akan memilih model birokrasi yang demokratis atau menekankan pada efisensi saja, dan (2) apakah kita akan meletakkan birokrasi pemerintah termasuk di dalamnya para birokratnya bebas dari kepemilihan pada kekuatan-kekuatan partai politik atau memihak. Dilema ini akan selalu dihadapi jika kita tidak mampu memilih salah satu di antara kedua pertanyaan tersebut, atau mencari model lain yang sesuai.

            Ada dua sistem pemerintahan demokrasi, yakni Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Presidensial. Hampir semua negara demokrasi di dunia yang mngikuti sistem Demokrasi Parlementer, sisanya mengikuti sistem Demokrasi Presidensial. Indonesia mengikuti Demokrasi Presidensial, akan tetapi juga pernah mencoba melaksanakan Demokrasi Parlementer.

            Politik dan birokrasi pemerintah keduanya berbeda akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Kehadiran politik dalam birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, perlu diikuti dengan kelembagaan politik dalam birokrasi. Dalam birokrasi pemerintah tidak mungkin hanya didominasi oleh para birokrat tanpa memberikan kesempatan hadirnya institusi politik. Rancang bangun penghuni birokrasi pemerintah akan dijumpai hadirnya jabatan-jabatan birokrasi karier dan jabatan-jabatan politik. Bangunan jabatan-jabatan tersebut tidak hanya terjadi diinstitusi pemerintah atau pemerintah federal, melainkan terdapat pula dalam institusi pemerintah lokal atau daerah.

            Di pemerintah pusat atau federal terdapat institusi politik di bawah presiden yang disebut departemen. Organisasi ini merupakan tempat politik yang mempunyai akses kepada kepada pemerintahan. Institusi ini dipimpin menteri atau secretary. Selain itu ada pula institusi yang murni dijabat oleh pejabat birokrasi karier yang disebut executive agency atau lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga ini sederajat dengan departemen hanya bedanya tidak dipimpin oleh menteri atau secretary dan tidak diberi label departemen.

            Di pemerintah lokal atau daerah dapat pula dibentuk jabatan-jabatan politik dan birokrasi. Keduanya harus jelas perbedaan wewenang, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, sebelumnya perlu diperjalas proses penentuan perbedaan antara kedua jabatan tersebut.

Bab 2

Birokrasi dan Administrasi Publik

           

            Ilmu Administrasi Publik memang bukan sekedar sketsa yang hanya mampu menggambarkan sesuatu gejala tanpa diikuti program aksi yang realistis. Jika administrasi publik hanya membicarakan hal-hal yang abstrak yang tidak membumi dikehidupan masyarakat maka ilmu ini banyak diabaikan dan kurang ada perannya dalam menata kepemerintahan yang amanah, demokratis dan baik. Oleh karena itu, konsep-konsep dan model yang diajukan oleh ilmu administrasi publik, seperti yang diuraikan di dalam bab ini tata kepemerintahan yang demokratis (democratic state) dan tata kepemerintahan yang baik (good governance) perlu diikuti oleh konsep dan model yang operasional.

            Administrasi Publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan amanah. Tata kepemerinrtahan yang baik itu diwujudkan dengan lahirnya tatanan kepemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan dan berwibawa. Tata kepemerintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus kekuasaan itu tidak hanya berada di pemerintahan saja, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik terletak seberapa jauh konstelasi antara tiga komponen rakyat, pemerintah dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, kongruen, dan sebanding. Berubahnya sistem keseimbangan antara tiga komponen tersebut bisa melahirkan segala macam penyimpangan termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme berikut tidak ditegakkannya hukum secara konsekuen.

            Bab ini menerangkan pemahaman Ilmu Administrasi Publik dan perannya dalam menciptakan tata kepemerintahan yang demokratis dan baik (good governance). Menurut UNDP ada tiga komponen yang berperan menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Tiga komponen itu ialah: aktor pemerintah, aktor sektor swasta atau para pengusaha, dan aktor civil society atau rakyat.

            Dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik, penyakit yang senantiasa merusak dan menggerogotinya ialah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga penyakit good governance ini perlu ditanggulangi dengan mengajukan satu komponen lagi yaitu komponen moral. Komponen moral ini harus menyinari ketiganya. Moral sebagai operasionalisasi dari keyakinan agama yang dipeluk oleh masing-masing orang yang berada dimasing-masing komponen harus menjadi pertimbangan bagi setiap transaksi diantara ketiganya. Khusus bagi para pejabat birokrasi pemerintah moral dijadikan pertimbangan utama mulai dari proses rekruitmen, promosi dan penempatan pejabat birokrasi pemerintah.

            Peran ilmu administrasi publik amat menentukan dalam menciptakan keseimbangan keempat komponen tersebut. Dengan demikian ilmu administrasi publik tidak hanya terpaku pada lukisan statis yang hanya mampu mengajukan preskripsi teoritis saja, akan tetapi juga mampu mengembangkan program aksi yang dinamis dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana mewujudkan konsep pemikiran menjadi kenyataan putting the ideas into practice merupakan perhatian yang amat besar bagi ilmu administrasi publik ini.

Bab 3

Birokrasi dan Partai Politik

            Bab ini memberikan uraian hubungan birokrasi dan partai politik. Setelah diuraikan partai politik dan ideologi, demikian pula ideologi dengan pemerintahan, maka sampailah kepada uraian tentang netralitas birokrasi terhadap partai politik. Sistem merit dalam politik sebagaimana sistem merit dalam birokrasi merupakan untuk menegaskan sistem pemerintahan yang baik.

            Karakteristik yang sangat menonjol dari istilah yang menunjukkan pengertian ideologi adalah selalu mempergunakan akhirnya isme (ism), seperti misalnya sosialisme (socialism), fasisme (fascism), komunisme (communism), liberalism (liberalism) dan lain sebagainya. Suatu ideologi tidaklah sama dengan sebuah idea tau suatu konsep pendapat. Melainkan ideologi adalah lebih bersifat suatu rangkain ide-ide yang satu sama lainnnya secara logis (in logical way) mempunyai keterkaitan.

            Politik selalu berkaitan dengan kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Studi politik yang amat tua dan tradisional merujuk ke masa silam yang jauh ke kejayaan para phisolopher Yunani berabad-abad sebelum kelahiran Nabi Isa Alaihis Salam. Tradisi tua ini oleh studi politik disebut sebagai filsafat politik, yakni suatu kajian yang menekankan bahwa nilai-nilai dan perilaku politik berada pada bingkai ideologi. Dengan demikian ideologi menjadi referensi pokok dari studi klasik tentang politik. Dalam bab ini pada awalnya diterangkan pemahaman dan pengenalan terhadap identitas ideologi berikut komponenya. Ideologi dalam pemerintahan merupakan salah satu wujud dari ideologi politik yang berusaha menjelaskan batas-batas kekuasaan yang berlaku dan yang terjadi dalam pemerintahan. Kekuasaan dalam pemerintahan cenderung untuk tidak dibatasi. Akan tetapi kekuasaaan itu perlu dibatasi. Cara membatasi kekuasaan dalam pemerintahan sistem demokrasi perlu dijalankan. Dan demokrasi dalam pemerintahan itu adalah kepemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

            Pertanyaan yang mendasar ialah siapa yang sebenarnya disebut rakyat itu? Dalam bab ini dijawab bahwa rakyat biasa dijumpai dalam partai politik dan kekuatan-kekuatan kelompok kepentingan lainnya. Rakyat melalui partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya menjadi pemegang dan sumber dari kekuasaan yang dijalankan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kelahiran dan kehadiran partai politik sebagai wadah politik rakyat dalam memperjuangkan aspirasinya agar bisa dijalankan dalam pemerintahan merupakan keharusan demokrasi. Dengan demikian kehadiran partai politik dalam birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari. Masuknya partai politik dalam kekuasaan pemerintahan harus melalui pemilihan umum. Bagi partai politik yang memenangkan sauara terbanyak dari rakyat berhak baginya untuk memimpin pemerintah dan hadir di tengah-tengah birokrasi pemerintah.

            Bab ini juga menawarkan beberapa prinsip dan model demokrasi dalam pemerintahan. Demokrasi merupakan suatau bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular souvereignity), kesamaan politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular consultation) dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas.  

            Bab ini ditutup dengan mengajukan sistem dan model merit dalam politik. Sistem merit dalam politik diuraikan dibab ini, agar sistem merit ini tidak hanya dimiliki dan dimonopoli oleh pejabat-pejabat karier dalam pemerintahan saja. Dengan demikian karier dalam politik mulai dari tataran yang rendah sampai ke tataran yang lebih tinggi sehingga mencerminkan ke profesionalitas politik amat diperlukan bagi pejabat-pejabat yang meniti di jalur politik ini.

Bab 4

Partai Politik dan Birokrasi Pemerintah di Indonesia

          Partai politik dan birokrasi pemerintah di Indonesia mulai berinteraksi, berkaitan dan saling terlibat sejak bulan-bulan awal kemerdekaan. Ketika Maklumat X Wakil Presiden yang dikeluarkan tahun 1945, ketika itu pula mulai dikenal kehidupan partai politik. Kehadiran partai politik sebagai perwujudan dari kemerdekaan rakyat untuk berserikat merupakan realisasi dari demokrasi. Kehadiran partai politik ini sekaligus memberikan legitimasi dari kehadiran mereka dalam pemerintahan. Kehadiran mereka dimulai dari hadirnya para menteri yang memimpin kementrian dalam susunan kabinet pemerintah.

            Sejarah kehadiran partai politik dalam pemerintahan yang dipresentasikan dalam susunan kabinet dapat dimulai dari kabinet pertama yang bersifat presidensial sampai dengan kabinet zaman pemerintahan Orde Baru dan disusul dengan kabinet zaman reformasi. Susunan kabinetnya dengan mempergunakan sebutan yang bermacam-macam untuk masing-masing kementriannya menunjukkan adanya variasi yang berbeda satu sama lainnya. Semenjak peran partai politik dalam susunan kabinet baik pada sistem parlementer maupun presidensial sangat menentukan, maka semenjak itu lokus dan fokus penggunaan kekuasaan bergerak sesuai dengan gerakan bandul pendulum antara legislatif dan eksekutif. Periodisasi penggunaan kekuasaan itu dapat ditemukan semenjak kabinet pertama di dalam UUD 45, kemudian dalam Kabinet Parlementer dalam UUD 45 pertama, disusul dalam Kabinet Parlementer dalam UUD 45, Kabinet Parlementer dalam UUD 50, Kabinet Presidensial dalam UUD 45 kedua, Kabinet Presidensial pemerintah Orde Baru, dan sampai sekarang ini. Gerakan pendulum bergerak antara titik kekuasaan yang berada di eksekutif, kemudian bergerak pindah di legislatif, bergerak lagi ke eksekutif, dan sekarang tampaknya berada di legislatif lagi. Para pelakunya tidak ada lain kecuali partai politik, pegawai birokrasi pemerintah, dan militer.

            Memang sebenarnya kehadiran partai politik dalam tatanan birokrasi pemerintah sulit dihindari untuk menjadikan birokrasi netral. Setiap saat partai politik yang memimpin birokrasi pemerintah berinteraksi dengan pejabat karier birokrasi. Pihak mana dulu yang memulai, apakah partai politiknya atau dari pejabat birokrasinya, semuanya bisa terjadi. Interaksi seperti inilah yang membangun sistem birokrasi pemerintah yang rentan terhadap intervensi politik. Di dalam sistem pemerintahan perwakilan konstitusional birokrasi pemerintah merupakan mesin yang netral, akan tetapi operasional mesin tersebut sangat tergantung kepada pemerintahan yang dipilih oleh wakil-wakil rakyat di parlemen. Dengan demikian pemerintahan itu sangat tergantung pula oleh partai politik yang memerintah pegawai dan pejabat birokrasi pemerintah sebagai salah satu pilar utama pemerintahan ibarat mesin itu bisa bisa saja diputar atau distop kapan saja oleh masternya, yakni partai politik. Sebaiknya jika dilakukan reformasi, maka hendaknya dimulai dari membangun sistem yang menjunjung tinggi moral, etika, dan supremasi hukum. Bangunan itu harus didasari oleh UU yang tegas akan sangsinya.

Bab 5

Aspek Kelembagaan dalam Birokrasi Pemerintah Sipil

            Pengalaman selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis membawa  kita kepada suatu pilihan untuk melahirkan suatu sistem pemerintahan yang didukung oleh seluruh komponen rakyat (civil society). Pemerintahan sipil yang dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjelang akhir dasawarsa yang lalu dikenal dengan istilah pemerintahan dari masyarakat madani. Pemerintahan semacam ini bisa melahirkan terwujudnya masyarakat sipil dan amanah. Terwujudnya masyarakat sipil yang amanah ini juga akan melahirkan sistem pemerintahan madani, suatu pemerintahan demokratis yang meletakkan peran rakyat pada titik sentral yang utama. Suatu sistem pemerintahan yang amanah madaniah akan didukung pula oleh kelembagaan birokrasi pemerintah yang disiplin .

            Masyarakat madani acapkali dialihbahasakan dari istilah civil society yang kira-kira bisa diterjemahkan secara harfiah menjadi masyarakat sipil. Terjemahan seperti itu atau menamakan civil society atau masyarakat madani sebagai masyarakat sipil, banyak kalangan yang keberatan karena tidak mewadahi pemahaman keseluruhan dari istilah tersebut. Terjemahan dari bahasa manapun kiranya tidak ada yang bisa persis cocok seperti makna aslinya. Itulah sebabnya suatu terjemahan hendaknya dijadikan sebagai kurang lebih seperti maknanya. Civil society sebenarnya menurut tangkapan penulis tidak ada lain artinya sebagai suatu lembaga yang ingin mendudukkan supremasi sipil dalam tata kenegaraan. Istilah sipil mestinya dilawankan dengan istilah nonsipil, dan yang nonsipil itu adalah militer. Selama ini kita tidak berani mengatakan itu, karena semenjak Orde Baru rakyat Indonesia dicegah membicarakan soal supremasi sipil dalam sistem pemerintahan nasional.

            Jika ditelusuri dalam perkamusan, makna istilah civil dalam kamus bahasa Inggris karangan John Echols dan Hassan Shadily (1975) merupakan kata sifat yang artinya sipil atau perdata. Kata bendanya adalah civilan atau civilization yang artinya bisa orang sipil atau peradaban. Dengan demikian civil society kalau diterjemahkan dengan mengingat arti kata civil, civilian dan civilization adalah masyarakat yang di dalamnya peradaban dijunjung tinggi. Dengan kata lain masyarakat sipil yang penuh dengan peradaban. Satu pengertian, yakni peradaban yang mestinya tidak boleh dilupakan jika memahami civil society yang dipopulerkan di Indonesia dan Malaysia sebagai padanan dengan masyarakat madani. Dengan demikian dalam masyarakat yang peradaban itu menjadi acuan utama dan dijunjung tinggi. Peradaban merupakan wujud dari sifat akhlakul karimah, akhlak yang terpuji dari setiap pelaku dan anggota masyarakat madani. Pemerintahan madani dan kelembagaan birokrasi madani sebagai lemabaga yang akan mewujudkan masyarakat madani harusnya dikelola oleh orang-orang yang berakhlakul karimah.

            Bab ini secara ringkas mengemukakan pokok-pokok pikiran tentang kelembagaan dalam masyarakat madani. Demikian pula dasar-dasar pembentukan kelembagaan dari pemerintahan masyarakat madani diuraikan secara padat. Sebagaiamana kita ketahui setelah mengalami proses pmerintahan yang jauh dari demokrasi, maka tiba saatnya sekarang kita mencari model baru yang konsisten dalam melaksanakan demokrasi. Model baru tersebut ialah paradigma masyarakat dan pemerintahan madani. Dalam paradigma ini demokrasi yang berintikan pada kedaulatan rakyat dan pengakuan adanya moral perbedaan mencerminkan adanya pengakuan atas kemajemukan, kesetaraan, transparansi, dan yang menjunjung tinggi hukum dilaksakan secara konsekuen. Ada tiga kelembagaan yang perlu memperoleh perhatian dalam paradigma masyarakat madani ini, yakni kelembagaan rakyat, kelembagaan pemerintahan, dan kelembagaan hukum. Selain itu hubungan yang erat antara lembaga rakyat, lembaga pemerintahan dan sektor private dalam masyarakat dan pemerintahan madani perlu memperoleh perhatian yang baik.

            Pemerintahan madani menempatkan supremasi sipil dalma mengatur sistem dan tata pemerintahan yang baik. Hal ini berarti dominasi militer sebagai penentu kekuasaan dalam sistem dan pelaksanaan tata pemerintahan  yang selama ini kita rasakan hendaknya mulai disiapkan diganti dengan supremasi sipil. Hal ini berarti negara harus mulai dilakukan dan dirumuskan oleh orang-orang politik wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Mereka itu berada di lembaga perwakilan baik di DPR maupun MPR atau bentuk baru lagi setelah amandemen UUD 45, yang lembaga ini kita sepakati sebagai lembaga politik di negara kita.

            Peranan partai politik sebagai wadah dari kumpulan rakyat merupakan bentuk transformasi dari lembaga rakyat yang memegang kedaulatan rakyat. Peranan sebagai lembaga rakyat ini harus diikuti oleh peningkatan kualitas dari partai politik sendiri. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas partai politik, maka iklim dan suasana demokrasi akan berkembang dengan baik. Jika demokrasi berjalan dengan baik yang dimulai dari tata kehidupan berpartai tersebut, maka masyarakat madani akan bisa segera diwujudkan. Tanpa peningkatan ini maka upaya melembagakan paradigma madani sulit bisa direalisasikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan

Buku ini banyak memberikan sumbangsih bagi para sarjana-sarjana ilmu politik, pemerintahan dan adminstasi Negara dalam hal kajian birokrasi pemerintah dan politik di Indonesia. Buku ini saya anggap sebagai kitab wajib yang harus dikuasai oleh para calon-calon birokrat negeri ini. Ulasan yang diberikan oleh Thoha, ditulis secara eksplisit disertai dengan realita faktual yang ada di tubuh birokrasi pemerintah hari ini, Contoh yang dipaparkan dalam buku bersifat deskriptif dan merupakan fenomena faktual, namun belum didukung dengan data yang konkrit. Referensi yang diberikan oleh buku ini pun sangat banyak Dari segi rekomendasi yang diberikan oleh penulis dalam permasalahan yang dijabarkan pada setiap pokok bahasan terlihat cukup ringkas dan kurang eksplisit. Penulis belum memberikan rekomendasi yang sifatnya teknis, artinya rekomendasi masih dalam bentuk ulasan deskriptif saja.

2. Saran

Sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan para calon sarjana ilmu politik, pemerintahan, adminstrasi, ataupun kebutuhan para birokrat negeri ini, alangkah lebih baik jika rekomendasi yang diberikan oleh buku serupa bisa lebih eksplisit dan tidak hanya dalam bentuk uraian deskriptif. Hal ini semata-mata agar pembaca lebih bisa paham secara utuh mengenai permasalahan birokrasi dan politik, sekaligus bagaimana cara memperbaikinya. Karena sejatinya, ilmu pengetahuan diciptakan harus bertanggungjawab atas perubahan dan pemberdayaan masyrakat.

Contoh Sambutan Pendirian Sekolah

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Penghormatan (disesuaikan)

1.   Forkompimda Pamekasan yang hadir

2.   Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan beserta Jajaran

3.   Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda

4.   Kepala Sekolah dan atau utusan sekolah-sekolah yang hadir

5.   Wartawan, hadirin yang berbahagia

Alhamdulillah, dst.

Sholatullah,, dst.

Hadirin, Undangan Delegasi Sekolah-sekolah yang berbahagia

Sebagaimana kita mafhumi bersama, bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs).

SDGs yang disepakati oleh negara-negara pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada tahun 2015 menjadi sejarah baru dalam pembangunan global, selain merupakan sebuah kesepakatan yang ambisius, SDGs memiliki tujuan pembangunan universal baru yang dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2030.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperty (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership (kerjasama). Artinya, SDGs merengkuh tujuan social, ekonomi dan lingkungan sekaligus.

Hadirin yang berbahagia

Hari ini kita berkumpul, dalam rangka pembinaan sekolah adiwiyata, untuk mencapai adiwiyata tingkat provinsi, nasional, mandiri dan asia.

Apa itu sekolah Adiwiyata?. Tentu bapak-ibu sudah tidak asing lagi, dimana sekolah Adiwiyata merupakan sekolah dengan system yang diterapkan untuk terwujudnya warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik demi mendukung sustainable development.

Dalam konteks ini, sekolah didorong untuk; Menciptakan kondisi yang lebih baik, artinya sekolah menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (Guru, Murid, Orang Tua wali murid, dan warga masyarakat) dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; Mendorong dan membantu sekolah agar dapat ikut serta melaksanakan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang; serta mendorong warga sekolah turut bertanggung jawab dalam  upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

Hadirin Yang berbahagia

Dalam kerangka SDGs, Sekolah Adiwiyata menemukan relevansinya, karena secara substansial, secara nilai, sekolah adiwiyata merupakan pengejawantahan dari upaya mewujudkan 3 tujuan besar SDGs, yaitu tujuan social, ekonomi dan lingkungan.

Kita patut berbangga, karena Indonesia menjadi salah satu inisiator dan bahkan menjadi role model, pelaksanaan SDGs secara inklusif.

SDGs mentransformasikan cara pandang dan metode baru dalam pembangunan. Dimana target SDGs tidak mungkin hanya dicapai oleh karena kerja keras pemerintah semata, untuk mewujudkan target-target SDGs, diperlukan sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, media, bisnis, filantropi serta lembaga pendidikan. Lebih dari itu, budaya dan perilaku masyarakat perlu ditransformasikan menjadi sustainable behaviour.

Artinya, untuk menyelesaikan satu persoalan diperlukan kontribusi berbagai sektor. Sebagai contoh, mewujudkan Pamekasan Bajjreh, tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendirian. Persoalan ini membutuhkan peran bukan hanya sektor infrastruktur dasar akan tetapi membutuhkan sector pendidikan, sector kesehatan serta sector-sektor terkait lainnya, termasuk, partisipasi masyarakat sipil.

Hadirin yang Berbahagia

Paradigma pembangunan masa kini, telah jauh meninggalkan paradigma pertumbuhan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, meski dengan mengorbankan lingkungan hidup, bahkan yang lebih ekstrim, meski dengan merusak alam yang menjadi tumpuan hidup manusia.

Pembangunan masa kini, selain menjadikan manusia sebagai objek dan subjek sekaligus, harus memiliki perspektif environment (berperspektif lingkungan).

Menjadi tanggungjawab semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berperspektif lingkungan, termasuk didalamnya lembaga pendidikan, baik itu sekolah formal maupun pondok pesantren.

Lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah, bertanggungjawab bagi penanaman paradigm pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Melalui Program Adiwiyata, sekolah dapat; Membentuk perilaku warga sekolah yang sensitive lingkungan; Meningkatkan effisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah; Meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan sumber daya dan energi; Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan  kondusif bagi seluruh warga sekolah; Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah; Menghindari berbagai resiko dampak lingkungan di wilayah sekolah; serta Menjadikan tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan benar.

Hadirin yang berbahagia

Dalam 5 tahun kedepan, kami akan bekerja keras mewujudkan Pamekasan Rajjreh, Bajjreh dan Parjugeh. Untuk itulah, target ambius tersebut harus mendapatkan dukungan dari panjenengan semua melalui program sekolah Adiwiyata ini.

Melalui program adiwiyata, kami berharap akan lahir generasi yang mencintai dan melestarikan lingkungan dengan segala caranya, akan terbangun lembaga-lembaga pendidikan yang termanage dengan perspektif lingkungan. Dengan demikian, mewujudkan Pamekasan yang Bajjreh, Pamekasan yang Rajjreh, Pamekasan yang Parjugeh, Pamekasan Hebat dengan terwujud dengan mudah.

Akhirnya, kami berharap, bapak-ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan khidmat dan tuntas. Panitia (dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup) memiliki target yang jelas dan terukur dalam kegiatan ini, bukan sekedar menjadi rutinitas belaka.

Mari bersaing dan berlomba untuk menciptakan prestasi baru, mari kita dorong sekolah-sekolah berperspektif lingkungan, kita rebut status Sekolah Adiwiyata, tingkat provinsi, nasional, mandiri dan asia.

Tak ada persoalan yang bisa diselesaikan sendirian, tak kenikmatan tanpa kebersamaa, dan tak keberhasilan tanpa peran serta yang lainnya.

Kekuatan kita, adalah Kebersamaan kita.

Mari bergandengan tangan, Menuju Pamekasan Sejahtera, Pamekasan Hebat.

Wallahulmuawafi Ila Aqwamittthorieq

Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wb.,

Contoh Sambutan Hari Santri Nasional

Penghormatan

1.   Orang Tua

2.   Guru

3.   Forkompimda Pamekasan

4.   Rois Syuriah PCNU Pamekasan beserta jajaran

5.   Ketua Tanfidziyah PCNU Pamekasan beserta jajaran

6.   Banom NU beserta jajaran

7.   Para Kiai, Guru Ngaji, Santri

8.   Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda

9.   Kawan-kawan jurnalis serta hadirin yang berbahagia.

10.                Rakyat Pamekasan

Alhamdulillah, dst.

Sholatullah,, dst.

Hadirin, Para Santri dan undangan yang Kami Banggakan.

Sebagaimana kita mafhumi bersama, bahwa, baru setelah 70 tahun (22 Oktober 1945-22 Oktober 2015), salah satu peristiwa paling heroik di negeri ini, yakni resolusi jihad yang digelorakan Hadratussyekh KH. Hasyim Asyari mulai mendapatkan apresiasi dan pengakuan positif dari pemerintah.

Indikasinya, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan statement bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Tentu saja sinyalemen positif tersebut harus kita syukuri sebagai berkah sejarah.

Sebab, melampaui segala ekspektasi politis, pengakuan resmi pemerintah terhadap resolusi jihad 22 Oktober 1945 adalah kunci penting untuk membuka tabir sejarah pergerakan yang selama ini cenderung bias terhadap kalangan pesantren.

Sudah menjadi rahasia umum, tafsir sejarah Indonesia modern relatif alergi dan diskriminatif terhadap sepak terjang kyai dan santri dalam setiap jengkal perjuangan kebangkitan bangsa Nusantara menghadapi kolonialisme.

Hadirin, Para Santri dan undangan yang Kami Banggakan.

Secara mendasar posisi tafsir sejarah yang cenderung bias tersebut dikarenakan puzzle historiografi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia selama ini hanya fokus memotret elite capture: semacam sudut pandang elit(is) dalam merekonstruksi peristiwa sejarah, terutama sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Elite capture itu, misalnya, terepresentasi dalam narasi sejarah yang cenderung menganggap kemerdekaan Indonesia terengkuh hanya karena semata-mata peran besar Soekarno-Hatta. Tokoh-tokoh lainnya hanya dianggap “penggembira”, yang tidak disinggung sama sekali. Kalaupun disebut pahlawan, nama-nama “figuran” itu hanya menjadi penghias tanpa dijelaskan secara proporsional dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah tentang bagaimana peran mereka selama masa perjuangan kemerdekaan.

Misalnya karya RE Elson, “The Idea of Indonesia” dan hasil riset Adrian Vickers dalam  “A History of Modern Indonesia”, -dua buku yang sering dijadikan rujukan pemerhati sejarah Indonesia—  hanya mencatat gagasan nasionalisme dan ide pembentukan Indonesia semata-mata hanya dari golongan terpelajar hasil didikan Belanda. Sementara peran golongan rakyat di perdesaan maupun pinggiran kota nyaris tidak terdengar.

Padahal, dalam interpretasi sejarawan yang tidak terkena virus “elite capture”, peran kyai dan santri (baca; pesantren) dalam era kebangkitan nasional maupun revolusi kemerdekaan, sungguh sangat besar.

Hadirin, Para Santri dan undangan yang Kami Banggakan.

Catatan sejarah membuktikan. Pada tahun 1512, ketika embrio NKRI masih bernama Kerajaan Demak, Pati Unus yang merupakan santri didikan Wali Songo dengan gagah berani memimpin 10.000 pasukan dalam 100 kapal untuk menyerbu Portugis di Malaka. Tujuannya sederhana, agar Portugis tidak lebih jauh masuk ke Nusantara dan mengancam kedaulatan. Kemudian, pada tahun 1852, Pangeran Diponegoro yang merupakan santri dan ahli tarekat dari padepokan Tegalrejo, Yogyakarta mengobarkan perang Jawa (Java Oorlog) hingga membuat Belanda mengalami kerugian 20 juta gulden dan nyaris bangkrut. Kemudian ketika hasil politik etis menjadikan para elite pribumi memimpikan berdirinya negara Indonesia, para ulama dan kiai NU pada Muktamar NU tahun 1925 di Banjarmasin telah membulatkan tekad untuk memperjuangkan lahirnya Republik Indonesia sebagai Darussalam (negara kesejahteraan), bukan Darul Islam (negara Islam): sebuah gagasan progresif ketika belum banyak orang berpikir tentang konsep dasar negara Indonesia. Kemudian di era revolusi kemerdekaan, Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa progresif tentang resolusi jihad pada 22 Oktober 1945: suatu seruan yang membangkitkan spirit para santri di Jawa Timur untuk mengusir penjajah pada perang 10 November 1945.

Tidak berhenti sampai di situ. Ketika era perang senjata (perang konvensional) sudah berakhir dan berganti rupa menjadi perang dingin (non-konvensional), Kiai Ahmad Shiddiq Jember melakukan ijtihad intelektual yang brilian sehingga menghasilkan rumusan pemikiran yang menjadikan prinsip-prinsip tauhid dan aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah kompatibel dengan Pancasila. Sebuah landasan epistemologis yang membuat NU secara sukarela menjadikan Pancasila sebagai asas NU jauh sebelum Soeharto secara represif memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal di Indonesia. Tujuan Kiai Ahmad Shiddiq cukup sederhana, yakni bagaimana agar NKRI agar tetap utuh dan berdaulat.

Deskripsi historis di atas menjadi bukti bahwa para Wali, Kiai dan santri-santrinya sudah berkomitmen sejak dahulu untuk mempertahankan tanah air warisan Majapahit, Demak, Pajang, Mataram Islam, hingga bertransformasi menjadi NKRI ini tetap merdeka, berdikari dan memiliki kedaulatan. Dengan demikian, nyaris tidak ada satu pun momen sejarah perjuangan di republik ini yang luput dari kontribusi pesantren. Termasuk, momentum pertempuran 10 November 1945 yang diawali dengan berbagai rangkaian peristiwa yang berlangsung sejak 22 Oktober 1945.

Oleh karena itu, jika pemerintah mengakui peristiwa 10 November 1945 sebagai momentum penting dalam sejarah Republik Indonesia, maka sudah menjadi keniscayaan pemerintah juga harus mengakui peristiwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 sebagai bagian tak terpisahkan dari pertempuran di Hari Pahlawan (10 November 1945).

Hadirin, Para Santri dan undangan yang Kami Banggakan.

Penetapan peristiwa resolusi jihad sebagai hari santri nasional, tidak akan memberikan arti apa-apa bagi santri, apabila kita, para santri, tidak melakukan apa-apa, hanya puas dengan penetapan hari santri sebagai hari nasional oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, tugas santri kedepan adalah melakukan rekonstruksi kebangkitan pesantren. Artinya, tidak cukup bagi pemerintah untuk berhenti hanya sampai pada pengakuan secara seremonial. Namun harus terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan secara substansial. Salah satu contohnya adalah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi sejarah perjuangan pesantren dalam era kebangkitan nasional dan revolusi kemerdekaan.

Hadirin, Para Santri dan undangan yang Kami Banggakan.

Secara pelan tapi pasti, kita harus melakukan afirmasi kultur dan sistem pendidikan ala pesantren salaf ke dalam sistem pendidikan nasional. Sebab selama ini sistem pendidikan nasional sudah terkanonisasi (tersetting) untuk condong pada sistem pendidikan sekuler barat yang cenderung empiris dan kuantitatif, sehingga susah menerima model alternatif pendidikan ala pesantren yang relatif lebih ekletik, fleksibel terhadap berbagai kemungkinan percampuran paradigma.

Hal ini amat sangat penting agar posisi pesantren bisa berdiri tegak sebagai subjek di tanah air sendiri (fa’il), bukan terus menerus (di)posisi(kan) menjadi objek yang inferior; subordinat (maf’ul).

Hadirin, Para Santri dan undangan yang Kami Banggakan.

Hal lainnya adalah, tugas kita semua, untuk mendidik dan melahirkan santri Milenial.

Harus kita akui bersama, bahwa, saat ini, dunia banyak digerakkan oleh tekhnologi digital, semua kini serba digital dan online, tak heran generasi millennial juga menghabiskan hidupnya hampir senantiasa online 24/7.

Menurut riset Social Lab, 58 persen generasi millennial lebih rela kehilangan indra penciuman, dari pada akses terhadap teknologi. Generasi ini melihat dunia tidak secara langsung, namun dengan cara yang berbeda, yaitu dengan berselancar di dunia maya, sehingga mereka jadi tahu segalanya. Mulai dari berkomunikasi, berbelanja, mendapatkan informasi dan kegiatan lainnya, generasi millennial adalah generasi yang sangat modern, lebih daripada orang tua mereka, sehingga tak jarang merekalah yang mengajarkan teknologi pada kalangan orang tua.

Generasi millenial adalah generasi yang sangat melek teknologi, bahkan sangat tergantung dengan teknologi (terutama teknologi informasi dalam wujud smartphone dan jaringan internet tinggi) untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, maka Generasi SANTRI MILLENIAL yang saat ini banyak terlibat dalam pertarungan informasi di internet juga rawan terombang-ambing dalam arus besar informasi di internet yang nyaris tanpa batas dan tanpa filter tersebut.

Santri millenial adalah santri yang sangat melek teknologi, bahkan menjadikan tekhnologi (terutama teknologi informasi dalam wujud smartphone dan jaringan internet tinggi) sebagai media, sarana dalam kegiatan belajar, berdakwah maupun untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari.

Ancaman bagi santri milenial adalah, mereka sangat rawan terpapar oleh efek negatif dari internet. Misalnya pornografi online, kriminalitas online dan juga penyebaran berita fitnah lewat internet atau yang akhir-akhir ini akrab dikenal dengan istilah HOAX.

Sebab karakter internet selalu bermata ganda: BAIK dan BURUK hadir sekaligus. Kecepatan internet memudahkan kita untuk menyebarkan dakwah maupun pesan-pesan positif. Namun di sisi lain, kemudahan internet juga dapat menghadirkan kemudharatan yang berdampak fatal, misalnya: pornografi, penyebaran fitnah (HOAX) dan penyebarluasan gagasan-gagasan radikalisme agama (ISIS, terorisme, menentang Pancasila, menghina Ulama maupun ide-ide tentang Khilafah Islam).

Saat ini, banyak sekali beredar situs-situs internet yang dikelola oleh kelompok-kelompok radikal yang coba “mencuci otak” generasi millenial dengan ajakan-ajakan untuk bersikap radikal, fundamentalis. Dan hal ini sangat berbahaya karena kiprah kaum radikal di sosial media (sosmed) sangat terstruktur, sistematis dan massif.

Oleh karena itu, para SANTRI MILLENIAL juga butuh pemahaman yang baik tentang LIETRASI MEDIA.

LITERASI MEDIA adalah kemampuan untuk mencerna informasi di media (terutama media online dan sosial media seperti FaceBook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dll) agar tidak termakan begitu saja dengan informasi yang dihantarkan media-media tersebut. Sebab saat ini banyak informasi yang berkembang di media sosial bersifat tidak valid alias fitnah atau HOAX.

LITERASI MEDIA harus terus dipupuk dan dilatih dengan cara belajar dengan benar kepada sumber yang benar. Misalnya kalau mau belajar agama ya harus kepada Ulama/Kiai yang jelas sanad ilmunya, alim dan memang mumpuni. Jangan asal percaya dengan omongan orang yang mengaku Kiai/Ulama padahal sebenarnya ilmunya masih dangkal. Sehingga harus hati-hati bila belajar agama di YouTube atau sosial media lainnya.

Hadirin, Para Santri dan undangan yang Kami Banggakan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan hormat dan rasa terima kasih kami kepada seluruh santrI, khususnya di Pamekasan. Karena telah menjadi bagian terpenting dalam pembangunan dan pembelajaran penting dalam sejarah peradaban Indonesia dan dunia.

Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh santri untuk terus meningkatkan peran dalam lingkungan kita masing-masing.

Dalam pemerintahan Pamekasan kali ini, kamu berkomitmen, salah satunya akan menydiakan beasiswa santri, meningkatkan kesejateraan guru dan ustadz, serta melakukan pengembangan teknhologi pengelolaan masjid.

Taka ada Gading yang tak retak, Bumi mana yang tak kena hujan.

Tak ada persoalan yang bisa diselesaikan sendirian, tak kenikmatan tanpa kebersamaa, dan tak keberhasilan tanpa peran serta yang lainnya.

Kekuatan kita, adalah Kebersamaan kita.

Mari bergandengan tangan, Menuju Pamekasan Sejahtera berdasarkan Nilai-nilai Islam.

Jas  Merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah)

Jas  Hijau (jangan sekali-kali menghilangkan Jasa Ulama’)

Wallahulmuawafi Ila Aqwamittthorieq

Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wb.,

Contoh Sambutan Bupati Kepada Menteri

ASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YTH.  MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA, BAPAK Drs. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA, BESERTA ISTRI, DAN SEGENAP JAJARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI;

YTH.  SDR. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR, ATAU BELIAU YANG MEWAKILI;  

YTH.  REKAN-REKAN FORKOPIMDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN;

YTH. SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA PIMPINAN OPD TERKAIT  DI LINGKUNGAN PEMKAB PAMEKASAN,

YTH. PARA PENERIMA BANTUAN, PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PUJI SYUKUR, ALHAMDULILLAH, MARILAH BERSAMA KITA PANJATKAN KE HADLIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ, DAN HIDAYAHNYA, KITA DAPAT BERKUMPUL DI DI PENDOPO RONGGOSUKOWATI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT, UNTUK BERSAMA-SAMA MENDENGARKAN ARAHAN BELIAU SEKALIGUS MENYAKSIKAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS BEBERAPA KEGIATAN FASILITASI PROGRAM PELAYANAN DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA  MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN PAMEKASAN.

BAPAK MENTERI DAN HADIRIN SEKALIAN,

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, PERTAMA-TAMA SAYA SAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT DATANG DAN TERIMA KASIH YANG TIDAK TERHINGGA, KEPADA MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA BESERTA ROMBONGAN, ATAS KUNJUNGAN DAN KEHADIRANNYA DI KABUPATEN PAMEKASAN. SEMOGA, MELALUI KUNJUNGAN INI, AKAN LEBIH MEMOTIVASI KITA SEMUA, UNTUK MENINGKATKAN INOVASI, GUNA MENGEMBANGKAN KOPERASI DAN POTENSI UKM LAINNYA.

SAYA PERCAYA, BAHWA DENGAN MOTIVASI YANG TINGGI, DIDUKUNG KERJA KERAS,  SEMANGAT KEBERSAMAAN, KEPEDULIAN DAN SARANA SERTA PRASARANA YANG MEMADAI, INSYA ALLAH, APA YANG KITA CITA-CITAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MELALUI KOPERASI DAN UKM BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, AKAN DAPAT TERCAPAI DENGAN BAIK.

BAPAK MENTERI DAN HADIRIN SEKALIAN,

PADA KESEMPATAN BAHAGIA INI, IJINKAN SAYA, ATAS NAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN, MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PEMERINTAH, DALAM HAL INI BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ATAS BANTUAN DAN FASILITASI YANG SECARA SIMBOLIS AKAN DISERAHKAN HARI INI, MELIPUTI:

Ø     SERTIFIKAT HAK CIPTA,

Ø     BANTUAN WIRAUSAHA PEMULA,

Ø     SK BADAN HUKUM KOPERASI;

Ø     SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI;

Ø     DANA BERGULIR LPDB, SERTA

Ø     PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH (PERBANIDA) DAN

Ø     PENANDATANGANAN PRASASTI REVITALISASI PASAR PETTEDHEN

SEMOGA AMAL BAIK INI MENDAPATKAN RIDHA ALLAH SWT, AMIN.

KEPADA PARA PENERIMA FASILITASI, SAYA MINTA AGAR DAPAT MEMANFAATKAN FASILITASI YANG DITERIMA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, GUNA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN YANG DIMILIKI, SEHINGGA KE DEPAN AKAN MAMPU BERSAING DENGAN SEJAWAT DARI LUAR NEGERI.

SELANJUTNYA, PERLU SAYA LAPORKAN KEPADA BAPAK MENTERI, BAHWA SALAH SATU PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM 5 TAHUN KE DEPAN ADALAH PROGRAM SAPU TANGAN BIRU, PEMBENTUKAN 10.000 WIRAUSAHA BARU YANG AKAN MENYASAR GENERASI MILENIAL UNTUK MENJADI GENERASI INTERPRENEUR.

BEBERAPA PELATIHAN YANG TELAH BAPAK SAKSIKAN MULAI TADI PAGI, SESUNGGUHNYA MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBENTUKAN 10.000 WIRAUSAHA BARU DIMAKSUD.

KHUSUS UNTUK PENGEMBANGAN BATIK PAMEKASAN, SELAIN PEMBANGUNAN CENTRUM BATIK YANG SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN, JUGA TELAH DIBANGUN BUMDes BERSAMA, RUMAH PAJANG, AKSES JALAN DAN PJU KE LOKASI,  BAHKAN MOBIL DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TELAH DIBRANDING DENGAN BATIK.

MOHON SAMBUNG DOA SEMOGA DAK TAHUN INI SEBESAR 2,6 MILIAR DAPAT TERLAKSANA, SEHINGGA KOMPLEK CENTRUM BATIK PAMEKASAN DI DESA KLAMPAR AKAN TUNTAS TERBANGUN MENJADI DESTINASI WISATA BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF.

ALHAMDULILLAH, INFORMASI YANG KAMI TERIMA, TELAH ADA SAMBUTAN POSITIF DARI BEBERAPA KEDUTAAN BESAR RI DI LUAR NEGERI TERKAIT RENCANA PROMO BATIK PAMEKASAN DI LUAR NEGERI.

BAPAK MENTERI DAN HADIRIN SEKALIAN,

DEMIKIAN, BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI. SEKALI LAGI, SAYA SAMPAIKAN RASA HORMAT DAN TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN BAPAK BESERTA ROMBONGAN DI DAERAH KAMI, SERTA PERMOHONAN MAAF JIKA PADA KEGIATAN INI DAN SELAMA BAPAK MENTERI BESERTA ROMBONGAN BERADA DI PAMEKASAN TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG KURANG BERKENAN.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.