UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1965 TENTANG DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa berhubung dengan

perkembangan ketata negaraan menurut

Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku kembali sejak Dekrit

Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka segala

Peraturan perundangan tata perdesaan umumnya, yang masih

mengandung unsur-unsur dan sifat-sifat colonial feodal harus diganti

dengan satu Undang-undang Nasional kedesaan yang berlaku untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia;

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Desapraja dalam Undang-undang ini adalah

kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak

mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan

mempunyai harta benda sendiri.

Pasal 2.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan perkataan:

a."Daerah" adalah daerah menurut ketentuan dan pengertian Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

b."Daerah atasan" adalah Daerah tingkat II dan Daerah tingkat I yang

menjadi atasan dari Desapraja;

c."Instansi atasan" adalah Pemerintah Daerah tingkat II, Pemerintah

Daerah tingkat I dan Pemerintah Pusat dengan segala Departemen

dan Jawatannya baik di Pusat maupun yang berada di Daerah-daerah tingkat I dan tingkat II;

d."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah menurut ketentuan

dan pengertian Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;