PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong" selanjutnya disebut

D.P.R.D.-G.R., ialah Dewan Perwakilan Rakyat didaerah yang disusun berdasarkan Penetapan Presiden

ini, dan yang diadakan selama belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undangundang

sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

www.hukumonline.com

(2) Yang dimaksud dengan jumlah anggota D.P.R.D.-G.R." ialah jumlah-jumlah termaksud dalam pasal 7 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) Tambahan

Lembaran-Negara No.1143) tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

(3) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" selanjutnya disebut D.P.R.D., ialah:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, yang cara penyusunannya didasarkan atas Undangundang

No. 14 tahun 1956.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang cara penyusunannya didasarkan atas Peraturan Pemilihan

Daerah yang bersangkutan;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang cara penyusunannya di dasarkan atas Undang-undang

No. 19 tahun 1960, serta telah dialihkan statusnya menjadi D.P.R.D. baru berdasarkan Penetapan

Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (yang disempurnakan).

(4) Yang dimaksud dengan "instansi atasan" ialah:

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat I.

b. Kepala Daerah tingkat I bagi Daerah tingkat II.

(5) Yang dimaksud dengan"Kepala Daerah"ialah Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 6

tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan.

Pasal 5

Kepala Daerah mengajukan kepada instansi-instansi atasan nama calon-calon untuk diangkat sebagai anggota

D.P.R.D.-G.R. didaerahnya sebanyak dua kali jumlah yang diperlukan, secara terperinci menurut masing-masing

golongan sebagaimana termaksud pada pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (2) maka instansi atasan

mengangkat anggota-anggota D.P.R.D.-G.R.

Pasal 7

Apabila karena sesuatu hal Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang

disempurnakan) belum diangkat, maka pembentukan D.P.R.D.-G.R. didaerah yang bersangkutan ditangguhkan

sampai Kepala Daerah itu sudah diangkat.

Pasal 8

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur hal-hal apabila anggota-anggota D.P.R.D.-G.R. berhenti

atau diberhentikan serta cara pengisian lowongan keanggotaan D.P.R.D.-G.R