Jabar Anggarkan Rp40 M untuk Operasi Pasar 2011
Bandung, Kamis, 6 Januari 2011 14:11 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk melakukan operasi pasar kebutuhan pokok sepanjang 2011. "Operasi pasar pasti diperlukan untuk mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok pada 2011. Jumlah anggaran untuk kegiatan itu mencapai Rp40 miliar," kata Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Barat Ferry Sofyan Arief di Bandung, Kamis.
Anggaran itu antara lain sebesar Rp38,5 miliar untuk operasi pasar dan Rp1,5 miliar untuk biaya operasional. Menurut dia, operasi pasar itu diproyeksikan untuk beberapa komoditas kebutuhan pokok seperti beras, terigu, gula putih, dan minyak goreng.
Operasi pasar dilakukan di suatu daerah yang mengalami peningkatan harga kebutuhan pokok di atas harga normal, atau untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan. "Kenaikan harga komoditas utama biasanya dimulai dengan penurunan pasokan. Untuk itu kami bekerja sama dengan distributor komoditas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat," kata Ferry.
Ia juga mengatakan, kerja sama dan kontrak pengadaan dilakukan dengan distributor gula kristal putih, minyak goreng, terigu dan komoditas lain yang selama ini memasok ke daerah masing-masing.
Sementara itu mekanisme operasi pasar yang akan digelar, kata Ferry Sofyan, subsidinya dilakukan melalui perhitungan selisih harga pasaran saat dilakukan OP dengan harga dua minggu sebelumnya. "Mekanisme itu sudah disosialisasikan dengan sejumlah distributor dan pemerintah kabupaten/kota," katanya.
Sementara itu operasi pasar beras, menurut Ferry Sofyan, tidak ada masalah dan siap dilaksanakan kapanpun berkoordinasi dengan Bulog Jabar. "Operasi pasar beras langsung digelar di daerah yang mengalami kenaikan harga beras signifikan, OP dilayani dari tujuh gudang sub divre Dolog di Jabar," kata Kepala Indag Jabar itu. (Ant)
(tvOne.co.id)
Hasil analisa :
>Kesimpulan :
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk operasi pasar 2011. Anggaran tersebut akan digunakan untuk operasi pasar dan biaya operasional komoditas kebutuhan pokok.Operasi pasar tersebut dilakukan didaerah yang mengalami peningkatan harga kebutuhan pokok diatas harga normal atau untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan.
>Tanggapan :
Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya lebih baik lagi dalam mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok di dalam pasar.Jangan sampai harga kebutuhan pokok naik diatas harga normal dan jangan sampai terjadi kelangkaan kebutuhan pokok.
Pemerintah Izinkan Bulog Impor 1,5 Juta Ton Beras
Jakarta, Rabu, 12 Januari 2011 12:47 WIB
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sutarto Alimoeso mengatakan pemerintah telah memberikan ijin impor beras sebanyak 1,5 juta ton kepada Bulog.
"Sejak awal pemerintah sudah minta Bulog mengimpor 1,5 juta ton karena kami selalu menghitung lebih supaya jangan sampai tidak punya beras. Apalagi dalam empat bulan ini harus menyalurkan satu juta ton lebih untuk Raskin," katanya usai menghadiri pembukaan lokakarya peningkatan produksi beras nasional di Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa malam.
Ia mengatakan realisasi izin impor beras tersebut paling lambat dilakukan bulan Maret 2011. Sebelumnya, saat mengecek harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang pada 23 Desember 2010, Sutarto mengatakan pihaknya sudah membuat kontrak impor beras sebanyak 1,23 juta ton dengan pemasok beras di Vietnam dan Thailand.
Pemerintah menugasi Perum Bulog mengimpor beras untuk menjaga stok beras nasional karena selama tahun 2010 produksi beras nasional turun sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras nasional.
Pemerintah menargetkan tahun ini produksi beras naik antara empat persen sampai lima persen menjadi sekitar 70 juta ton.
"Jangan sampai meleset, karena kita tahu apa risikonya kalau target produksi tidak tercapai," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan kalau target produksi beras nasional tahun ini tercapai maka pemerintah tidak perlu mengimpor beras.
Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan pemerintah mendukung upaya pencapaian target produksi beras nasional dengan menerapkan kebijakan khusus.
Menurut dia, pemerintah antara lain akan menerbitkan peraturan presiden tentang antisipasi perubahan iklim ekstrim yang selanjutnya bisa menjadi dasar hukum bagi pemangku kepentingan terkait dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk merespon dampak perubahan iklim ekstrim terhadap produksi pangan. "Supaya kalau ada kejadian bisa direspon cepat, jangan hanya seperti biasanya, karena sekarang iklim sudah berubah," demikian Hatta Rajasa. (Ant)
(tvOne.co.id)
Hasil analisa :
>Kesimpulan :
Pemerintah telah memberi izin untuk impor beras sebanyak 1,5 juta ton kepada Bulog.Realisasi izin impor paling lambat bulan Maret 2011.Pemerintah menargetkan tahun 2011,produksi beras naik 4-5% menjadi sekitar 70 juta ton.Pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden tentang antisipasi perubahan iklim ekstrem.
>Tanggapan :
Pemerintah harus mengambil langkah yang paling bijak dalam mengantisipasi perubahan iklim yang ekstrem meskipun dengan cara mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand.Tetapi jangan terus menerus impor,karena akan merugikan keuangan negara.Kalau bisa Indonesia yang ekspor.
Mulai Besok Harga Pertamax di DKI Naik Jadi Rp 7.850/Liter
Jakarta, Jumat, 14 Januari 2011 19:30 WIB
Mulai besok, Sabtu (15/1) pukul 00.00 WIB, PT Pertamina akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Plus, Bio Pertamax, di wilayah Jakarta dan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Menurut VP Corporate Communications Pertamina, Mochamad Harun, kenaikan ini dipicu oleh harga minyak mentah dunia yang menembus US$90/barel.
Kenaikan Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax ini bervariasi dan berkisar Rp 200 hingga Rp300 per liter. Di Jakarta dan sekitarnya harga mencapai Rp7.850 per liter.
"Mulai besok, BBM non-subsidi Pertamina, yang terdiri dari Pertamax, Pertamax Plus, Bio Pertamax di Jakarta dan di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami perubahan harga," kata Mochamad Harun, di Jakarta, Jumat (14/1).
(tvOne.co.id)
Hasil analisa
>Kesimpulan :
PT Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis pertamax,pertamax plus,dan bio pertamax di wilayah Jakarta dan sebagian wilayah Indonesia.Kenaikan ini dipicu oleh harga minyak mentah dunia yang mencapai U$ 90/barel.Kenaikan BBM nonsubsidi jenis pertamax mengalami perubahan harga berkisar Rp 200-300/liter.
>Tanggapan :
Sebaiknya pemerintah dalam menaikkan harga BBM jangan langsung melonjak tinggi.Hal itu dapat meresahkan masyarakat kalangan menengah kebawah.
INILAH.COM, Jakarta - Melambungnya ekspektasi inflasi 2011 telah jadi momok bukan hanya di pasar modal tapi juga sektor riil. DPR bahkan membentuk Pansus Inflasi. Inilah berbagai ramalan inflasi 2011.
Perry Warjiyo, Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter mengatakan, Bank Indonesia memperkirakan, inflasi inti (core inflation) 2011 tidak akan lebih dari 5% plus minus 1. Menurutnya, yang akan berpengaruh pada inflasi inti adalah kenaikan ekspetasi inflasi akibat kenaikan harga-harga pangan.
Pada 2009-2010, lanjut Perry, inflasi bisa terkendali antara lain karena apresiasi rupiah. Tapi, di 2011 telah terjadi kenaikan harga komoditas internasional dan domestik sehingga bisa mendorong inflasi (headline inflation yang menghitung total inflasi).
"Namun, untuk saat ini belum bisa mempengaruhi inflasi inti," ujarnya. Sekadar catatan saja, inflasi inti adalah hitungan inflasi yang mengeluarkan faktor harga energi dan makanan yang cenderung bergerak volatile.
Selain itu, lanjut Perry, kecenderungan capital inflow dan surplus neraca pembayaran memang memicu penguatan rupiah. "Nah, bank sentral akan mencermati penguatan rupiah tersebut dengan dampaknya terhadap inflasi, ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi," paparnya.
M Doddy Arifianto, ekonom senior Bank Mandiri memperkirakan, inflasi mencapai di atas 8% tahun ini bukan suatu hal yang mustahil. Bank Mandiri sendiri memproyeksikan inflasi 2011 mencapai 6,6%. Tapi, menurut Doddy angka tersebut upside bias. "Artinya, inflasi 2011 bisa lebih dari itu ke level 7%," ucapnya.
Karena itu, jika headline inflasi telah memicu inflasi inti, harus diatasi kebijakan moneter. Saat ini, inflasi inti itu baru mencapai 4,28%. Kebijakan moneter seperti kenaikan suku bunga tidak diperlukan, jika pemerintah punya stok pangan yang melimpah terutama beras. "Masalahnya, pengumuman pemerintah soal stok kredibel atau tidak," tukasnya.
Bambang Prijambodo, Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, inflasi akan lebih besar dari asumsi 5,3% dalam APBN 2011. Menurutnya, pemerintah akan menjaga sekuat tenaga agar harga-harga terkendali sehingga inflasi bisa di bawah 7% sepanjang 2011. "Saya sendiri memperkirakan, inflasi bisa mencapai 7% jika tidak ada langkah-langkah jitu," paparnya.
Menurutnya, semua instrumen akan digunakan BI dan otoritas fiskal untuk meredam inflasi terutama yang dipicu faktor demand. Bambang menyarankan, apabila dirasa terjadi kelebihan likuiditas, suku bunga acuan (BI rate) juga perlu menyesuaikan. "Ini bisa dilihat dari jumlah uang yang beredar. Kapan timing-nya, teman-teman dari BI lebih memahami," paparnya.
Eric Alexander Sugandi, ekonom Standard Chartered Bank memperkirakan, inflasi ini akan naik ke atas 5% di kuartal kedua atau ketiga 2011. Sebab pemerintah menerapkan pelarangan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam mulai Maret mendatang. Sementara dari sisi headline inflation, juga akan terdorong kenaikan harga pangan terutama beras dan cabe. "Musim hujan akan berpengaruh pada gagal panen," tutur Eric.
Dia memperkirakan, headline inflasi 2011 bisa mencapai 6,5% dan BI rate berpeluang naik ke level 7,50%. Tapi, Eric optimistis, GDP RI juga masih bisa tumbuh mencapai 6,50%. Artinya , RI akan tumbuh baik.
"Meskipun, lebih baik lagi jika inflasi tidak tinggi dan lebih baik juga jika hambatan dari sisi suplai terutama beras dan cabe bisa diatasi. Sebab, kemampuan BI terbatas meredam inflasi," imbuh Eric.
Analis UOB Kay Hian Securities Gema Merdeka Goeyardi justru melihat positif atas melambungnya inflasi. Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi sangat baik yang didorong demand begitu besar di seluruh sektor, mau tidak mau inflasi akan naik. Apalagi, inflasi yang terjadi di Indonesia tidak bergerak searah dengan tingkat pengangguran. "Ini merupakan hal positif," ujarnya.
Artinya, Gema menegaskan, inflasi disebabkan karena daya beli masyarakat yang tinggi akibat pendapatan perkapita di 2010 sebesar US$3,000. Selain itu, faktor cuaca mempengaruhi terhambatnya logistik di Indonesia juga mendorong kenaikan harga-harga sembako, terutama beras (sekitar 6,3% bobotnya terhadap inflasi) yang memiliki share paling besar di dalam komponen inflasi Indonesia.
Ia memperkirakan, pada 2011, prediksi GDP growth 6,3% dan ekspektasi pendapatan perkapita pada US$3,800. Ini merefleksikan kondisi prima masyarakat Indonesia . Yang juga berpeluang meningkatkan laju inflasi.
Menurutnya, analisa Astronacci pada Indonesia consumer price index (CPI) menunjukkan, inflasi bergerak dalam sebuah impulsive bullish trend (Higher Peak and Trough) dan membentuk 5 wave sejak akhir 2009.
Berdasarkan target teoritis Wave 5 pada Extension Fibonacci 62%, dia melihat peluang inflasi Indonesia akan mencapai 8,2% dan minimum pada level 7,16%. "Perkiraan kami, kenaikan inflasi berpuncak di sekitar semester kedua 2011," imbuhnya.
Menyikapi tingginya inflasi akhir-akhir ini, Komisi XI DPR membentuk panitia khusus (pansus) inflasi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasih di Jakarta, akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2010 dan laju inflasi year on year (Desember 2010 terhadap Desember 2009) masing-masing 6,96%. [mdr]
Hasil analisa:
>Kesimpulan :
Bank Indonesia memperkirakan inflasi inti 2011 tidak akan lebih dari 5% ±1.Kenaikan ekspetasi inflasi akibat kenaikan harga-harga pangan akan mempengaruhi terjadinya inflasi inti.Pada tahun 2011 ini telah terjadi kenaikan harga komoditas internasional dan domestik sehingga bisa mendorong inflasi.Pemerintah akan menjaga agar harga-harga terkendali sehingga inflasi bisa di bawah 7% sepanjang 2011.Inflasi akan naik jika pertumbuhan ekonomi sangat baik yang didorong demand yang begitu besar di seluruh sektor.Untuk menyikapi tingginya inflasi,komisi XI DPR membentuk panitia khusus inflasi.
>Tanggapan :
Jangan sampai ekspektasi inflasi 2011 mengalami kenaikan.karena kalau terjadi,nilai mata uang Indonesia akan turun sehingga akan terjadi krisis moneter.Pemerintah harus bisa menargetkan agar inflasi bisa kurang dari 7 %.
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah berharap melalui kepemimpinan Indonesia di ajang ASEAN tahun 2011 dapat meningkatkan pendapatan per kapita rakyat.
Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, saat jumpa pers tentang ASEAN dan Kepemimpinan Indonesia di 2011 di kantornya, Selasa (18/1).
Sehingga, lanjutnya, selain meningkatkan perekonomian bangsa, Indonesia juga meningkatkan kontribusinya terhadap kemajuan masyarakat dunia. "Selaku pimpinan kita harus memanfaatkan pasar ASEAN. Untuk itu daya saing produk kita termasuk produk UKM dan mikro juga harus ditingkatkan. Posisi kita juga semakin membaik di G20," ujarnya.
Mari mengatakan kerjasama ASEAN memainkan peranan yang sangat penting bagi anggotanya. Mari mencontohkan perdagangan intra-ASEAN misalnya, mewakili sekitar 25 persen dari total perdagangan ASEAN. "(Sebanyak) 25 persen produk yang beredar di ASEAN merupakan produk Indonesia. Jadi ASEAN merupakan pasar yang potensial dengan jumlah penduduk 600 jiwa lebih," ungkap Mari.
Di bawah kepemimpinan Indonesia, tambahnya, akan ada tiga hal prioritas utama yang akan dikedepankan dalam rangka kerjasama ekonomi ASEAN. Pertama, memperkuat kerjasama internal ASEAN. Kedua, meningkatkan utilisasi kesepakatan kerjasama ekonomi komprhemsif yang dicapai oleh ASEAN dengan mitra dialognya. Ketiga, visi dan cetak biru setelah 2015, di mana fokus pada pemerataan pembangunan khususnya terkait dengan UKM. "Kemajuan pelaksanaan cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN terutama terjadi pada pilar pertama yakni pasar tunggal dan basis produksi regional, disusul pilar keempat yaitu integrasi dengan perekonomian dunia, serta pilar kedua yakni kawasan yang berdaya saing tinggi. Sementara pilar ketiga yaitu pembangunan ekonomi yang merata masih perlu mendapatkan perhatian," jelas Mari.
Sebagai pemimpin ASEAN di 2011, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk beberapa pertemuan penting ASEAN. Ini merupakan kesempatan tersendiri bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai kota yang akan menjadi tuan rumah pertemuan guna lebih memperkenalkan potensinya masing-masing dan mencatatkan kota atau daerahnya dalam agenda ekonomi ASEAN. "Pemerintah memang berencana untuk melebarkan lokasi penyelanggraan pertemuan-pertemuan ASEAN ini keluar Pulau Jawa. Karena potensi ekonomi kita di luar Pulau Jawa sangat besar dan masih perlu digali sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional dan daerah yang bersangkutan," pungkasnya. [cms]
Hasil analisa:
>Kesimpulan :
Pemerintah berharap melalui kepemimpinan di ajang ASEAN tahun 2011 dapat memberikan keuntungan yang banyak bagi Indonesia.Untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan meningkatkan kontribusinya terhadap kemajuan masyarakat dunia.
Pemerintah berharap melalui kepemimpinan di ajang ASEAN tahun 2011 dapat memberikan keuntungan yang banyak bagi Indonesia.Untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan meningkatkan kontribusinya terhadap kemajuan masyarakat dunia.
>Tanggapan :
Negara Indonesia harus dapat benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada di ajang ASEAN dengan baik.Dengan adanya kerjasama di ASEAN, semoga Indonesia menjadi negara yang lebih maju,terutama di bidang perekonomian bangsa.
Negara Indonesia harus dapat benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada di ajang ASEAN dengan baik.Dengan adanya kerjasama di ASEAN, semoga Indonesia menjadi negara yang lebih maju,terutama di bidang perekonomian bangsa.
INILAH.COM, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku prihatin banyak peraturan pemerintah yang tidak mendukung iklim usaha.
Ketua Kadin Indonesia Bambang Sulisto mengatakan kebijakan-kebijakan itu yang dikeluarkan terkesan itu seperti sektoral saja. Padahal juga berdampak pada sektor-sektor lain pada iklim dunia usaha. "Terkait Permendag no 39 tahun 2010 saya kira kalau dibahas lagi tidak masalah, silahkan saja," ujarnya menanggapi Permendag No. 39 tahun 2010 di Jakarta, Selasa (18/1).
Menurut dia, kalau peraturan tersebut tidak diperhatikan secara seksama secara matang maka akan menjadi keprihatinan pengusaha. Dimana pengusaha tidak mendaptkan input dari dunia usaha, "Oleh karena itu kita ingin menghimbau agar ke depan kalau ada aturan-aturan yang ingin dikeluarkan seyogyanya kita diminta masukan-masukan. Hal ini penting agar tidak terjadi hal hal seperti ini, yang akhirnya tidak bisa diterapkan dan akhirnya ramai di DPR," ujar Bambang.
Kalau Indonesia mau melompat kedepan lanjut dia, tentu persoalan seperti ini harus dibicarakan bersama. [hid]
Hasil analisa:
>Kesimpulan :
Peraturan pemerintah tidak diperhatikan secara seksama secara matang,maka akan terjadi keprihatinan bagi pengusaha.Dimana pengusaha tidak mendapatkan imput dari dunia usaha.Padahal kebijakan pemerintah tersebut akan berdampak pada sektor-sektor lain pada iklim dunia usaha.
>Tanggapan :
Dalam pembuatan peraturan kebijakan pemerintah,seharusnya meminta peretujuan dari badan usaha yang bersangkutan.Sehingga tidak menimbulkan kericuhan.Kalau peraturan tersebut sudah disetujui,barulah peraturan itu disahkan dan di berlakukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar